JAKARTA, RadarBangsa.co.id — Rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India yang dipesan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih dalam tahap kajian ulang dan untuk sementara ditunda menunggu arahan lanjutan Presiden. Kebijakan tersebut mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif.
Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menyatakan mendukung langkah penundaan dan kajian ulang tersebut. Menurutnya, setiap kebijakan impor dalam skala besar harus didasarkan pada kebutuhan yang jelas, terukur, serta transparan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
“Intinya, impor itu saat ini masih dikaji ulang dan kami mendukung proses tersebut, karena kebutuhan harus benar-benar jelas dan terukur,” kata Lia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/3/2026).
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa dirinya telah menggelar rapat bersama Presiden Prabowo Subianto, pihak Agrinas, serta sejumlah menteri terkait guna membahas rencana impor kendaraan operasional tersebut.
Rapat tersebut digelar setelah wacana impor 105 ribu mobil pikap menjadi sorotan publik. Dasco menyebut pembahasan lanjutan diperlukan agar kebijakan tidak diambil secara tergesa-gesa dan tetap mempertimbangkan berbagai aspek strategis.
“Setelah Presiden kembali, saya kemudian mengadakan rapat baik dengan Pak Presiden, Agrinas, maupun sejumlah menteri,” ujar Dasco kepada wartawan.
Lia menilai, kehati-hatian pemerintah dalam meninjau kembali rencana impor merupakan langkah penting untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung program koperasi desa.
Menurutnya, sejumlah aspek perlu dikaji lebih mendalam, mulai dari urgensi kebutuhan armada operasional bagi koperasi desa, skema distribusi manfaat bagi ekonomi lokal, hingga potensi dampaknya terhadap industri otomotif nasional dan penyerapan tenaga kerja di dalam negeri.
Rencana impor kendaraan tersebut diketahui berkaitan dengan penguatan operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang bertujuan memperkuat aktivitas ekonomi di tingkat desa.
Namun karena skalanya mencapai ratusan ribu unit kendaraan, wacana impor tersebut memicu diskusi publik mengenai efektivitas kebijakan serta dampaknya bagi industri domestik.
Lia menegaskan bahwa kajian ulang merupakan langkah yang tepat untuk memastikan keputusan yang diambil pemerintah memiliki dasar yang kuat.
“Kalau kebijakannya menyangkut angka besar dan menyentuh banyak pihak, kehati-hatian adalah kewajiban. Kajian ulang akan membuat keputusan lebih akuntabel dan meminimalkan polemik di masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar