KOTA SEMARANG, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kota Semarang mencatat kemajuan signifikan dalam pembangunan infrastruktur sepanjang 2025. Fokus utama diarahkan pada pengendalian banjir serta peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan, dua isu krusial yang berdampak langsung terhadap mobilitas warga dan aktivitas ekonomi kota.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyampaikan, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) telah memperkuat sistem pengendalian banjir di sejumlah titik rawan. Langkah yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas rumah pompa di Kolonel Sugiono, Tawangmas, dan Plamongan Hijau, serta penambahan unit pompa baru di kawasan Jalan Petudungan.
“Upaya pengendalian banjir tidak hanya mengandalkan pompa, tetapi juga dibarengi peningkatan kapasitas saluran drainase di berbagai wilayah,” kata Agustina.
Sejumlah saluran utama yang ditangani antara lain MT Haryono–Petudungan, Jalan Gajah–Aspol Kabluk, kawasan Dempel–Muktiharjo Kidul, Jatisari, hingga Saluran Tanjung. Perbaikan ini ditujukan untuk mempercepat aliran air dan mengurangi genangan yang selama ini menghambat aktivitas warga, khususnya saat musim hujan.
Di sektor jalan, DPU Kota Semarang juga melakukan peningkatan dan perbaikan pada berbagai ruas strategis. Di antaranya Jalan RM Hadi Subeno, Payung Mas Raya Banyumanik, Jatikalangan dan Kampung Jambon di Mijen, R Soekanto Tembalang, Robyong Ngaliyan, Palebon, Damar Wulan Semarang Barat, hingga koridor Anjasmoro dan Kaligawe–Pasar Waru. Selain proyek fisik, pemeliharaan rutin jalan dan drainase tetap dijalankan untuk menjaga kualitas layanan infrastruktur.
Dari sisi anggaran, hingga akhir 2025 realisasi pembangunan infrastruktur telah mencapai sekitar 81 persen dari total pagu Rp384 miliar. Agustina menegaskan, kualitas pekerjaan menjadi perhatian utama melalui pengawasan serta pengujian konstruksi secara berkala.
“Pembangunan diarahkan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama untuk menjawab persoalan banjir, kerusakan jalan, dan keterhubungan antarwilayah,” ujarnya.
Meski berjalan relatif sesuai rencana, Pemkot mengakui adanya tantangan, khususnya terkait perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa. Menurut Agustina, penyesuaian regulasi tersebut menjadi evaluasi agar proses pengadaan ke depan bisa dimulai lebih awal.
Memasuki 2026, Pemkot Semarang akan memprioritaskan peningkatan konektivitas wilayah pedalaman serta pengurangan banjir dan rob. Program ini akan disinergikan dengan pengendalian banjir yang dikerjakan pemerintah pusat melalui BBWS Pemali-Juana, serta proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo.
Seluruh rencana tersebut diselaraskan dengan RPJMD Kota Semarang 2025–2029, dengan target kemantapan jalan di atas 93 persen dan kawasan terdampak banjir dan rob ditekan di bawah 3 persen pada akhir 2026.
Agustina juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat. “Penggunaan jalan sesuai kelasnya dan disiplin mengelola sampah, terutama tidak membuangnya ke saluran air, sangat menentukan keberlanjutan infrastruktur kota,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
