SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah memasuki 2025. Hal ini ditegaskan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat memimpin High Level Meeting (HLM) TPID–TP2DD–TP2ED di Surabaya. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya kebutuhan pelayanan publik, tetapi instrumen krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi, mempercepat respons pengendalian harga, dan memperkuat pertumbuhan sektor-sektor produktif.
“Digitalisasi adalah sarana percepatan. Ia membuat kebijakan bisa dieksekusi lebih cepat dan lebih akurat,” ujar Khofifah dalam forum yang dihadiri kepala daerah se-Jawa Timur tersebut.
Salah satu terobosan terbesar yang diluncurkan dalam forum tersebut adalah Portal Dashboard TPID. Platform ini memungkinkan pemerintah daerah memantau inflasi secara real-time, mencakup pergerakan harga komoditas utama, ketersediaan stok, hingga efektivitas intervensi pasar.
Menurut Khofifah, digitalisasi data pengendalian inflasi akan meningkatkan kecepatan respons pemerintah daerah. “Ketika harga bergerak naik, kita bisa intervensi lebih cepat. Data real-time ini penting untuk menjaga psikologi pasar dan daya beli masyarakat,” katanya.
Dashboard ini juga terintegrasi dengan program TP2ED agar kebijakan penguatan ekonomi daerah dapat berjalan berdasar analisis data yang lebih komprehensif.
Pemprov Jatim, bekerja sama dengan Bank Indonesia, terus mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Mulai dari retribusi, pajak hingga layanan publik kini diarahkan menuju transaksi digital.
Implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) Pemda juga ditingkatkan untuk memperkuat transparansi dan efisiensi belanja pemerintah. Sementara perluasan penggunaan QRIS di pasar rakyat menjadi fokus pendampingan TP2DD sepanjang 2025.
“Sistem pembayaran digital harus menjangkau pasar tradisional. Kita ingin pedagang kecil merasakan kemudahan dan keamanan transaksi digital,” kata Khofifah.
Dalam forum tersebut, Bank Indonesia Jatim memaparkan berbagai langkah kolaboratif dengan TPID, termasuk penguatan sistem pemantauan harga berbasis digital dan penguatan redistribusi pangan. Langkah ini penting mengingat inflasi kelompok pangan bergejolak sering menjadi pemicu kenaikan inflasi bulanan.
Pada Oktober 2025, inflasi Jatim tercatat 2,69 persen (y-on-y). TPID menilai angka tersebut masih stabil, namun tetap memerlukan kewaspadaan menjelang lonjakan permintaan pada Nataru dan Ramadan.
“Digitalisasi memberikan kemampuan untuk menilai risiko lebih cepat. Itulah kenapa sinergi TP2DD dan TPID sangat penting,” ujar Kepala Perwakilan BI Jatim, Ibrahim.
Selain aspek digital, forum juga membahas kinerja ekonomi Jawa Timur yang terus membaik. PDRB Triwulan III-2025 tumbuh 5,22 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sejumlah sektor unggulan—seperti industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian—menjadi pendorong utama.
TP2ED hadir untuk memperkuat sektor-sektor tersebut melalui pengembangan rantai pasok, pembukaan akses pasar baru, dan peningkatan kapasitas pelaku usaha daerah. Sinergi antar kabupaten/kota juga diperkuat melalui kerja sama dagang dan integrasi program unggulan.
“Sektor produktif harus dikawal agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Ini penting bagi pemerataan ekonomi,” kata Khofifah.
Untuk menahan gejolak harga, Pemprov Jatim telah melaksanakan ratusan pasar murah sepanjang 2025. Monitoring harga dilakukan lebih intensif, terutama di komoditas telur ayam, cabai merah, dan beras. Kerja sama antar daerah dan mitra distribusi diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan.
Khofifah meminta kepala daerah memperluas gelaran pasar murah hingga tingkat desa. “Kita ingin masyarakat merasakan dampak langsung stabilisasi ini,” ujarnya.
Seperti HLM sebelumnya, sejumlah daerah menerima penghargaan berdasarkan kinerja digitalisasi dan pengendalian inflasi. Kota Madiun meraih indeks ETPD tertinggi kategori kota, Kabupaten Tulungagung memimpin indeks digital kabupaten, dan Bappeda Jatim dianugerahi capaian KKI tertinggi.
Sementara itu, Kota Surabaya mendapat apresiasi atas operasi pasar terbanyak, Kota Malang unggul dalam etalase pengendalian inflasi, dan Kabupaten Ngawi dinilai sukses membangun korporasi petani terbesar.
Ibrahim, Kepala BI Jatim, menyampaikan komitmen pihaknya mendukung semua program digitalisasi dan pengendalian inflasi yang digagas Pemprov Jatim. Menurutnya, digitalisasi bukan hanya mempercepat transaksi, tetapi juga memperbaiki kualitas pengambilan keputusan pemerintah.
“Kami siap memperluas ekosistem digital dan memperkuat sistem stabilisasi harga agar masyarakat mendapat manfaat nyata,” katanya.
Khofifah menutup HLM dengan menekankan bahwa digitalisasi harus memberikan dampak konkret, bukan hanya perubahan sistem. “Tujuannya adalah pelayanan lebih cepat, harga lebih stabil, dan ekonomi semakin kuat hingga ke desa,” ujarnya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
