SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespons peningkatan kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada awal 2026 dengan mendistribusikan 453 ribu dosis vaksin tahap pertama ke 38 kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk melindungi populasi ternak dan menjaga posisi Jawa Timur sebagai lumbung ternak nasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan percepatan vaksinasi PMK menjadi strategi utama pengendalian wabah, mengingat sektor peternakan memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan dan ekonomi peternak rakyat.
“Jawa Timur adalah lumbung ternak nasional. Karena itu, perlindungan populasi ternak menjadi prioritas. Dengan vaksinasi serentak, kita dorong terbentuknya herd immunity agar ternak terlindungi dan ekonomi peternak tetap terjaga,” ujar Khofifah di Surabaya, Kamis (29/1/2026).
Distribusi 453 ribu dosis vaksin PMK tahap pertama tersebut dilakukan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di masing-masing daerah. Vaksin ini langsung digunakan dalam Gerakan Vaksinasi PMK Serentak yang dilaksanakan serempak di seluruh kabupaten/kota mulai 29 Januari 2026.
Pemprov Jatim menerjunkan ribuan dokter hewan dan petugas kesehatan hewan untuk melakukan vaksinasi langsung ke kandang-kandang ternak milik masyarakat. Program vaksinasi ini dijadwalkan berlanjut hingga September 2026, seiring dengan distribusi vaksin tahap berikutnya.
Khofifah menjelaskan, kebijakan ini dilakukan sebagai langkah antisipatif agar lonjakan kasus PMK tidak meluas dan mengganggu stabilitas produksi ternak, terutama sapi potong dan sapi perah yang menjadi tulang punggung peternakan di Jawa Timur.
“Kami mulai distribusikan vaksin dalam skala besar hari ini. Ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi populasi ternak dan memastikan aktivitas peternakan tetap berjalan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jatim terus berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian RI. Untuk tahun 2026, pemerintah pusat mengalokasikan total 1.510.000 dosis vaksin PMK khusus bagi Jawa Timur, yang akan didistribusikan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kerawanan wilayah.
Selain vaksinasi, pengendalian PMK dilakukan melalui penguatan biosekuriti kandang, pengawasan ketat lalu lintas ternak, serta peningkatan edukasi kepada peternak. Petugas kesehatan hewan juga disiagakan di pasar-pasar hewan untuk mencegah peredaran ternak sakit.
“Penutupan sementara pasar hewan akan diterapkan secara selektif di wilayah dengan tingkat kasus tinggi atau zona merah, sebagai langkah pencegahan,” jelas Khofifah.
Sebagai penguatan penanganan, Pemprov Jatim juga mengaktifkan kembali Satuan Tugas PMK yang melibatkan BPBD, aparat kewilayahan, serta unsur TNI dan Polri. Peran Babinsa, Bhabinkamtibmas, hingga perangkat desa turut dioptimalkan untuk pendampingan dan pengawasan di lapangan.
“Penanganan PMK harus terpadu dan tidak setengah-setengah. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar pengendalian berjalan cepat dan efektif,” ujarnya.
Di akhir, Khofifah mengimbau pemerintah daerah dan para peternak untuk meningkatkan kewaspadaan serta kooperatif terhadap program vaksinasi.
“Kami berharap peternak disiplin menjaga kesehatan ternak dan mendukung vaksinasi. Dengan kerja bersama, penyebaran PMK bisa ditekan dan keberlangsungan peternakan rakyat tetap terjaga,” pungkasnya.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
