SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6) malam. Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat sinergi pengawasan dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dalam mendukung pembangunan daerah.
Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP. Momentum itu sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan dalam mengawal berbagai program pembangunan.
Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa BPKP memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan pengelolaan pemerintahan berjalan transparan, bersih, dan bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan yang efektif menjadi faktor penting untuk menjaga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.
“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” kata Khofifah.
Ia menilai hubungan antara Pemprov Jawa Timur dan BPKP selama ini telah berjalan baik. Fungsi pengawasan yang dijalankan BPKP tidak hanya berperan dalam pemeriksaan, tetapi juga memberikan pendampingan dan rekomendasi yang membantu pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Menurut Khofifah, tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan koordinasi yang kuat antarlembaga. Karena itu, komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, BPKP, instansi vertikal, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan.
“Ini adalah bagian dari penguatan sinergi dan kolaborasi kita semua. Bagaimana kita bisa berseiring dengan tugas BPKP khususnya yang ada di Jawa Timur,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, pendekatan yang dilakukan BPKP selama ini telah membantu memperkuat sistem pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran BPKP juga dinilai memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan secara dini sebelum muncul persoalan yang lebih besar.
“BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance,” ungkapnya.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, rekomendasi yang diberikan BPKP memiliki nilai strategis dalam mendukung proses pengambilan keputusan.
Khofifah juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas dukungan yang selama ini diberikan dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pendampingan yang dilakukan dinilai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.
“Kami sangat senang jika mendapatkan pendampingan, referensi, dan rekomendasi. Kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi menjadi sangat penting,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Khofifah berharap hubungan kerja antara Pemprov Jawa Timur dan BPKP dapat semakin erat. Ia menilai kebutuhan terhadap perencanaan yang rinci dan berbasis data menjadi hal penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Menurutnya, sinergi yang kuat akan membantu penyusunan detail plan yang tidak hanya bermanfaat bagi pembangunan Jawa Timur, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam mendukung kebijakan nasional.
“Bersama BPKP, kita bisa membangun komunikasi dan interaksi yang lebih produktif. Kita membutuhkan detail plan untuk merumuskan macro policy secara nasional, bukan hanya Jawa Timur,” terangnya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair yang sebelumnya memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur. Ia menilai kontribusi dan kerja sama yang telah terbangun selama masa kepemimpinannya turut mendukung berbagai capaian pembangunan di daerah.
“Kerja sama yang telah terbangun selama ini memberikan kontribusi nyata terhadap berbagai capaian pembangunan di Jawa Timur,” katanya.
Kepada Hasoloan Manalu, Khofifah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar kepemimpinan baru dapat memperkuat kolaborasi yang telah berjalan selama ini. Pengalaman dan kapasitas yang dimiliki diharapkan mampu memperkokoh peran BPKP dalam mengawal akuntabilitas program pemerintah.
“Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas diberikan kemudahan, kesuksesan, dan kekuatan untuk melaksanakan semua mandat dengan baik. Selamat datang di bumi Majapahit,” ujarnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Sally Salamah, turut menekankan pentingnya penguatan kerja sama antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur.
Menurut Sally, amanah yang diemban jajaran BPKP tidak hanya berkaitan dengan pengawasan administrasi, tetapi juga memastikan program prioritas pemerintah berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Hari ini adalah momentum pengingat kami untuk terus mengawal program prioritas Presiden. Untuk itu, kami siap menjadi mitra strategis mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel,” ujarnya.
Ia berharap Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru dapat segera beradaptasi dengan karakteristik daerah dan membangun sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terjaga dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kepada Bapak Hasoloan, semoga beliau bisa beradaptasi memahami kearifan lokal di Jawa Timur dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar