JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau Noel, sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Penetapan ini diumumkan melalui konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Noel tampak mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan diborgol. Saat digiring menuju ruang pers, ia beberapa kali terlihat menyeka air matanya. “Saya serahkan semuanya kepada proses hukum. Saya berharap publik tetap objektif melihat kasus ini,” ujarnya singkat sebelum memasuki ruangan konferensi pers.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa OTT ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima lembaganya. “Kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat. Berdasarkan informasi itu, tim KPK bergerak pada 20–21 Agustus 2025 di beberapa lokasi di Jakarta,” kata Setyo.
Dari operasi tersebut, sebanyak 14 orang diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan, 11 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Noel, sementara tiga lainnya dilepaskan karena tidak terkait dengan perkara. “Kami hanya memproses mereka yang benar-benar terbukti memiliki keterlibatan,” tegas Setyo.
Dalam operasi ini, KPK menyita barang bukti berupa uang miliaran rupiah, 15 unit mobil, dan tujuh sepeda motor. Kendaraan yang diamankan sempat dipamerkan di lobi Gedung Merah Putih pada Kamis (21/8). “Uang dan kendaraan ini diduga hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan secara sistematis,” ujar Setyo.
Selain itu, penyidik juga melakukan penyegelan di ruang Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ditjen Binwasnaker & K3). “Penyegelan ini dilakukan untuk mengamankan dokumen yang relevan dengan penyidikan,” jelasnya.
Selain Noel, KPK juga menetapkan sejumlah pejabat di lingkungan Kemenaker serta pihak swasta sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dalam skema pemerasan terhadap perusahaan yang mengurus sertifikasi K3. “Modusnya berupa permintaan sejumlah uang dan fasilitas dari pihak swasta agar proses sertifikasi berjalan lancar,” ungkap Setyo.
KPK menegaskan akan mengusut kasus ini secara tuntas. “Kami pastikan penyidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Korupsi yang menyasar pelayanan publik seperti K3 ini sangat merugikan masyarakat, terutama pekerja,” ujar Setyo.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar