BANYUWANGI, RadarBangsa.co.id – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi dalam mereformasi pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali menarik perhatian daerah lain. Kali ini, Pemkab Pohuwato, Provinsi Gorontalo, secara khusus melakukan studi tiru untuk mempelajari sistem layanan terpadu yang dinilai efektif, cepat, dan efisien bagi masyarakat.
Wakil Bupati Pohuwato Iwan Sjafrudin Adam memimpin langsung kunjungan tersebut dan diterima Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono di Lounge Pemkab Banyuwangi, Rabu (28/1/2026). Rombongan Pohuwato datang membawa jajaran perangkat daerah yang terlibat langsung dalam pelayanan publik.
“Kami sudah mendengar dan mempelajari dari berbagai sumber tentang keberhasilan Banyuwangi di sektor pelayanan publik. Karena itu, kami datang langsung untuk melihat dan belajar, terutama terkait Mal Pelayanan Publik,” kata Iwan Sjafrudin Adam.
Ia menjelaskan, Pemkab Pohuwato tengah mempersiapkan pembangunan MPP yang ditargetkan mulai beroperasi pada 2027. Kehadiran MPP diharapkan mampu memangkas birokrasi, mempercepat layanan administrasi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat.
“Praktik baik dari Banyuwangi ini akan kami adaptasi sesuai kebutuhan dan karakter daerah kami, agar pelayanan publik di Pohuwato semakin kuat dan responsif,” ujarnya.
Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, kolaborasi dan saling belajar antar daerah menjadi kunci percepatan pembangunan, khususnya dalam reformasi birokrasi.
“Setiap daerah punya kelebihan dan tantangan masing-masing. Kunjungan ini menjadi ruang berbagi pengalaman agar pelayanan publik terus berkembang,” kata Mujiono.
Ia memaparkan, Banyuwangi telah mengoperasikan MPP sejak 2017 dan menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang mengelola MPP secara mandiri. Saat ini, MPP Banyuwangi mengintegrasikan sekitar 370 jenis layanan dari instansi pusat, daerah, BUMN, hingga swasta dalam satu lokasi.
Untuk menjangkau lebih banyak warga, Banyuwangi juga mengembangkan MPP Digital sejak akhir 2022. Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan dan perizinan kesehatan cukup melalui telepon genggam.
“MPP Digital bahkan telah diadopsi oleh pemerintah pusat dan dikembangkan lebih luas,” jelas Mujiono.
Selain itu, Banyuwangi menghadirkan Pasar Pelayanan Publik di Kecamatan Rogojampi dan Genteng sebagai solusi bagi warga yang tinggal jauh dari pusat kota, sehingga pelayanan menjadi lebih inklusif dan merata.
“Tujuan akhirnya adalah mendekatkan negara kepada masyarakat,” pungkas Mujiono.
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
