PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk menindaklanjuti kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kecamatan Tiris, Kamis (15/1/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat perbaikan jembatan dan plengsengan yang terdampak, sekaligus memastikan keamanan dan aksesibilitas masyarakat kembali pulih.
Rakor berlangsung di Kantor BPBD Kabupaten Probolinggo dan dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi. Turut hadir Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo Oemar Sjarief, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra, Kepala DPKPP Agus Budianto, serta perwakilan dari DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur, DPU SDA Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan UPT SDA Provinsi Jawa Timur.
Rakor ini digelar sebagai tindak lanjut surat Bupati Probolinggo kepada Gubernur Jawa Timur mengenai usulan penanganan infrastruktur terdampak banjir. Salah satu fokus utama adalah potensi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) Provinsi Jawa Timur, yang masih menunggu hasil survei teknis dari Tim Reaksi Cepat (TRC) multisektor Provinsi.
“Rakor ini kita laksanakan untuk memastikan langkah penanganan kerusakan infrastruktur akibat banjir di Kecamatan Tiris bisa segera ditindaklanjuti. Kami ingin memastikan secara teknis apakah usulan tersebut memungkinkan untuk didanai melalui BTT Provinsi Jawa Timur,” jelas Oemar Sjarief, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo.
Oemar menambahkan, Pemkab Probolinggo masih menunggu survei lapangan yang akan dilakukan TRC multisektor Provinsi Jawa Timur. Survei ini menjadi acuan utama dalam menentukan skema perbaikan, prioritas lokasi, dan sumber pendanaan.
“Minggu depan, TRC multisektor Provinsi Jawa Timur akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan survei terhadap seluruh titik kerusakan yang diusulkan. Setelah itu akan dilanjutkan dengan rapat lanjutan guna menentukan teknis pelaksanaan sambil menunggu disposisi Gubernur Jawa Timur terkait sumber pendanaan,” imbuhnya.
Selain penanganan darurat, rakor juga membahas program-program UPT SDA Provinsi Jawa Timur yang dapat disinergikan dengan kebutuhan Kabupaten Probolinggo, memastikan intervensi lebih efektif dan terkoordinasi.
Kerusakan infrastruktur akibat banjir mencakup enam jembatan, antara lain Jembatan Dusun Kedaton Desa Andungbiru, beberapa jembatan di Dusun Tunggangan Desa Tiris–Andungbiru, serta Jembatan Tlogosari IV Ruas Jalan Tiris–Tlogosari (R.052). Selain itu, terdapat plengsengan rusak di ruas jalan Andungsari–Batas Jember (R.055), Sungai Dusun Kedaton Desa Andungbiru, belakang SDN Andungbiru I, dan Desa Jabung Wetan Kecamatan Paiton.
“Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat penting agar penanganan bencana tidak berjalan parsial. Harapannya, seluruh kerusakan infrastruktur yang berdampak langsung pada akses dan aktivitas masyarakat bisa segera ditangani,” tegas Oemar.
Rakor koordinasi ini menjadi langkah awal yang strategis dalam mempercepat pemulihan infrastruktur dan menjamin keselamatan masyarakat. “Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu mempercepat rehabilitasi jembatan dan plengsengan, memulihkan akses transportasi, serta meminimalisir risiko bencana di masa mendatang,”pungkansya.
Lainnya:
- Tekan Stunting, Bangkalan Genjot Tanam Padi Biofortifikasi Kaya Zat Besi
- May Day 2026: Saat Buruh Masih Rentan, BPJS Ketenagakerjaan Cairkan Santunan Rp744 Juta di Lamongan
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
Penulis : Nanang
Editor : Zainul Arifin
