JAKARTA, RadarBangsa.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menyampaikan apresiasinya atas terbentuknya Kementerian Haji dan Umrah yang kini resmi dipimpin Mochamad Irfan Yusuf Hasyim. Kehadiran kementerian baru dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat Indonesia.
Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Setiap tahun, ratusan ribu warga berangkat ke Tanah Suci, menjadikan tata kelola haji sebagai salah satu urusan negara yang kompleks. Sebelumnya, pengelolaan haji berada di bawah Badan Pengelola Haji (BPH). Transformasi menjadi kementerian diyakini akan memberikan ruang gerak lebih luas, terutama dalam hal perencanaan, koordinasi, hingga pengawasan.
“Sebagai negara dengan jumlah jamaah haji terbesar, kita perlu sistem yang lebih terintegrasi. Transformasi dari BPH menjadi Kementerian Haji dan Umrah adalah langkah penting agar pengelolaan lebih fokus, efisien, dan benar-benar berorientasi pada kenyamanan jamaah,” ujar Lia, yang akrab disapa Ning Lia, di Senayan, Senin (8/9/2025).
Menurut Ning Lia, hadirnya kementerian baru sejalan dengan visi Presiden Prabowo dalam agenda Nawacita Revolusi. Dengan sistem yang lebih terpusat, katanya, koordinasi antar-lembaga akan semakin mudah sehingga pelayanan dapat berlangsung cepat, ramah, dan profesional.
“Ke depan, jamaah akan merasakan dampak positif berupa pelayanan yang lebih cepat, lebih ramah, dan lebih profesional,” tambahnya.
Putri ulama besar KH Maskur Hasyim ini juga menekankan pentingnya manajemen dana haji yang lebih transparan dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan fasilitas akomodasi, transportasi, serta pelayanan kesehatan di Arab Saudi juga menjadi catatan penting yang harus segera ditangani kementerian baru tersebut.
Ning Lia optimistis hadirnya Kementerian Haji dan Umrah akan mendorong lahirnya standar pelayanan baru yang lebih modern. Pemanfaatan teknologi informasi, menurutnya, menjadi salah satu kunci untuk memperkuat sistem pelayanan sekaligus meningkatkan akuntabilitas.
“Harapan saya, kementerian ini bisa memanfaatkan teknologi digital, termasuk sistem pemantauan jamaah berbasis real-time, sehingga risiko disinformasi bisa ditekan dan transparansi semakin terjaga,” jelas Wakil Ketua Fatayat NU tersebut.
Dengan fondasi Pancasila sebagai pedoman dan semangat profesionalisme, Ning Lia percaya Indonesia dapat menjadi salah satu model penyelenggaraan haji terbaik di dunia. Ia menekankan, kehadiran negara dalam pelayanan ibadah harus benar-benar dirasakan langsung oleh jamaah.
“Harapan kita sederhana namun fundamental: jamaah haji Indonesia tidak hanya bisa beribadah dengan khusyuk, tetapi juga merasa aman, nyaman, dan bangga karena negara hadir secara penuh melayani mereka,” pungkas Ning Lia
Lainnya:
- Darurat Lapangan Kerja, Wamenaker Ungkap 155 Juta Pekerja Masih Bertahan di Sektor Informal
- Menteri PKP Turun ke Bangkalan, 573 Rumah Warga Siap Dibedah Tahun Ini
- Di Tengah Konflik Dunia, Khofifah Serukan Perdamaian dari Surabaya Saat Nyepi 1948
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
