KOTA BATU, RadarBangsa.co.id – Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Batu menyerahkan enam sertipikat redistribusi tanah kepada Pemerintah Kota Batu.
Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BPN Kota Batu, Nasep Vandi Sulistyo, kepada Wali Kota Batu, Nurochman, yang didampingi Wakil Wali Kota Heli Suyanto di ruang kerja wali kota, Lantai 5 Balai Kota Among Tani, Jalan Panglima Sudirman No. 507, Jumat (16/5/2025).
Dari enam sertipikat yang diserahkan, lima di antaranya merupakan aset tanah untuk fasilitas umum yang berlokasi di Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, dengan total luas mencapai 2.095 meter persegi.
Sementara satu sertipikat lainnya merupakan aset tanah seluas 124.932 meter persegi yang terletak di wilayah Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu.
“Dengan penyerahan ini, maka sementara total luas aset tanah milik Pemkot Batu yang telah bersertipikat melalui BPN mencapai 126.788 meter persegi,” ungkap Wali Kota Nurochman.
Ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran BPN Kota Batu atas dukungan dalam penataan dan legalisasi aset daerah.
“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada BPN Batu. Semoga proses ke depan berjalan lebih lancar, dan terima kasih pula kepada jajaran Pemkot yang turut mempercepat proses administrasi serta akselerasi penataan aset,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kota Batu, Nasep Vandi Sulistyo, menjelaskan bahwa redistribusi tanah ini merupakan bagian dari program strategis nasional, dalam rangka percepatan sertipikasi aset pemerintah dan optimalisasi pemanfaatan tanah untuk fasilitas umum.
“Mudah-mudahan aset yang telah tersertipikasi ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peruntukannya,” kata Nasep.
Pemkot Batu menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis BPN dalam proses redistribusi tanah.
Upaya ini dipandang sebagai wujud nyata dalam menciptakan kepastian hukum, serta bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan aset negara secara profesional dan berkelanjutan.
Lainnya:
- Konten Digital Kian Tak Terkendali, DPD RI dan KPID Jatim Desak RUU Penyiaran Dikebut
- 230 Cakades di Sidoarjo Dikumpulkan, Subandi Singgung Politik Uang dan Ancaman Korupsi Desa
- Pasar Tradisional di Sidoarjo Terancam Sepi, Bupati Subandi Siapkan Revitalisasi dan Digitalisasi Besar-Besaran
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
