PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Sebanyak 14 Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar) dan 37 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dipertemukan dalam temu bisnis yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Probolinggo, Jumat (25/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor DKPPP Kota Probolinggo itu sekaligus diisi pelatihan diversifikasi olahan ikan. Forum tersebut diarahkan untuk memperluas akses pasar sekaligus membangun kemitraan antara pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dan mitra strategis.
Kepala DKPPP Kota Probolinggo Fitriawati mengatakan temu bisnis tersebut menjadi salah satu upaya mempertemukan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan dengan SPPG.
“Inisiatif tersebut bertujuan untuk menghubungkan para pengolah hasil perikanan dengan mitra strategis guna memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk,” ujar Fitriawati.
Kegiatan tersebut dibuka Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin, didampingi Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Aries Santoso, serta narasumber dari Catering Toga Boga Ketapang Dahniar Mudita.
Setibanya di lokasi, rombongan Wali Kota Aminuddin meninjau sejumlah tenda Poklahsar binaan DKPPP. Beragam produk olahan ikan dipamerkan, mulai dari bakso taso, rolade, kaki naga, dimsum, nugget, sate lilit, abon ikan, hingga otak-otak ikan.
Menurut Fitriawati, kegiatan tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat sektor ekonomi, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan produk olahan ikan yang beragam untuk mendukung program makan bergizi.
“Selain fokus pada aspek ekonomi, program ini berupaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan olahan ikan yang variatif bagi program makan bergizi,” jelasnya.
Wali Kota Probolinggo Aminuddin menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Dukungan kepada pelaku usaha, kata dia, perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari sarana produksi hingga akses permodalan dan pasar.
“Upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan frekuensi acara berskala nasional,” kata Dokter Aminuddin.
Dalam kegiatan tersebut juga diserahkan sejumlah bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok penerima manfaat. Bantuan tersebut antara lain CPCL alat dan mesin pertanian berupa mesin pompa air kepada 17 kelompok tani serta bantuan alsintan cultivator kepada Kelompok Tani Makmur Tani.
Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan bantuan peralatan pengolahan ikan kepada Poklahsar Sumber Rejeki dan Poklahsar Jaya Utama I. Bantuan satu pasang domba/kambing melalui pokok pikiran (pokir) juga diserahkan kepada tiga orang penerima.
Bagian penting lainnya dalam kegiatan tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara SPPG dan Poklahsar untuk pengadaan produk olahan hasil perikanan.
Bagi pelaku usaha, kerja sama formal tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian dalam menjalankan bisnis.
Sri Nurul dari Poklahsar Sumber Segoro mengatakan pihaknya saat ini telah menjalin kemitraan bisnis dengan empat SPPG yang berada di wilayah Kedopok, Kanigaran, dan Jrebeng.
Namun, transaksi selama ini masih dilakukan secara langsung tanpa ikatan kerja sama secara resmi. Kondisi tersebut menurut Sri berpotensi merugikan pelaku usaha ketika terjadi pembatalan pesanan secara sepihak.
“Selama ini transaksi dilakukan secara langsung tanpa ikatan resmi, sehingga sering terjadi pembatalan pesanan sepihak yang merugikan,” ungkap Sri Nurul.
Karena itu, ia berharap fasilitasi dan mediasi dari dinas terkait dapat mendorong terbentuknya perjanjian kerja sama yang lebih formal antara Poklahsar dan SPPG.
“Melalui mediasi dari dinas terkait, saya berharap dapat segera menyepakati perjanjian kerja sama (MoU) yang lebih formal demi menjamin kepastian hukum usaha kami,” ujarnya.
Menurut Sri, dokumen kerja sama resmi diperlukan untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak sekaligus mencegah potensi kerugian finansial akibat pembatalan pesanan secara mendadak.
“Legalitas kontrak sangat penting untuk memperkuat stabilitas operasional para pengusaha lokal,” tegasnya.
Sri juga berharap seluruh pelaku usaha kecil ke depan dapat terintegrasi dalam sistem kemitraan yang lebih teratur. Dengan pola kerja sama yang lebih jelas, hubungan antara pelaku usaha pengolahan ikan dan mitra penyedia makanan bergizi diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan sekaligus ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar