SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong desain Flyover Gedangan menggunakan enam jalur untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas dalam jangka panjang. Skema tersebut dihitung agar kapasitas jalan mampu melayani kebutuhan hingga 30 tahun ke depan.
Opsi enam jalur dibahas dalam rapat rencana pembangunan Flyover Gedangan di Ruang Delta Wicaksana Setda Sidoarjo, Selasa (22/9/2026). Pemkab Sidoarjo bersama Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah V Jawa Timur-Bali dan sejumlah pihak terkait membahas penyesuaian Detail Engineering Design (DED).
Pembahasan juga melibatkan pihak yang menangani proyek Surabaya Regional Railway Line (SRRL) serta PDAM Surabaya karena pembangunan flyover bersinggungan dengan jalur pipa distribusi air.
Rapat dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sidoarjo Bahrul Amig. Dalam rapat tersebut, perwakilan Satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) Provinsi Jawa Timur memaparkan perkembangan penyesuaian desain.
Kepala Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air Sidoarjo Mahmud mengatakan, Pemkab Sidoarjo mendorong enam jalur, dengan tiga jalur pada masing-masing arah di bawah flyover.
Tiga jalur di sisi timur akan melayani arus Surabaya menuju Sidoarjo. Sedangkan tiga jalur di sisi barat melayani kendaraan dari arah sebaliknya.
Menurut Mahmud, pertimbangan desain tidak hanya melihat kondisi lalu lintas ketika flyover selesai dibangun. Pemerintah juga menghitung kapan jalan tersebut akan mencapai titik jenuh.
“Pertimbangannya nanti kemacetannya. Kalau enam jalur itu di titik jenuhnya kita hitung 30 tahun. Tapi kalau empat jalur, maka titik jenuhnya nanti di 15 tahun,” kata Mahmud.
Pilihan enam jalur memang membutuhkan ruang dan pembebasan lahan yang lebih besar. Namun, Pemkab Sidoarjo menilai kebutuhan tersebut perlu dihitung sejak awal agar persoalan pelebaran jalan tidak kembali muncul ketika kapasitas lalu lintas meningkat.
Mahmud menjelaskan, jika desain hanya empat jalur, sebagian lahan warga tidak perlu masuk dalam kebutuhan pembebasan. Namun, konsekuensinya, pelebaran jalan berpotensi kembali diperlukan ketika kapasitas empat jalur mencapai titik jenuh.
“Lebih baik kita ukur sampai dengan 30 tahun. Jangka panjangnya supaya tidak ada lagi pembebasan lahan kanan kirinya karena pasti lebih sulit ke depannya,” ujarnya.
Persoalan lahan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan karena kawasan tersebut juga berkaitan dengan aset dan rencana pengembangan perkeretaapian.
Pemkab Sidoarjo sebelumnya telah menyiapkan proses pengadaan tanah untuk proyek Flyover Gedangan. Pemkab menargetkan pembebasan lahan rampung pada akhir 2026 dan pembangunan flyover dimulai pada 2027.
Desain flyover juga berkaitan dengan rencana pengembangan jalur kereta api. Mahmud menyebut KAI memiliki rencana pembangunan jalur ganda yang perlu diselaraskan dengan pembangunan Flyover Gedangan.
Karena itu, kebutuhan lahan dan desain flyover belum dapat diputuskan sepihak. Koordinasi dengan KAI masih diperlukan agar pembangunan jalan dan pengembangan jalur kereta api tidak berbenturan di kemudian hari.
“Ini kebetulan KAI belum bisa hadir, maka kami akan koordinasi lebih lanjut,” kata Mahmud.
Satker P2JN Jatim Indi Sasongko menyampaikan hal serupa. Menurutnya, penyelesaian DED masih membutuhkan kesepahaman dengan KAI, terutama terkait lahan yang akan terdampak pembangunan.
“Masih butuh kesepahaman dengan pihak Kereta Api terkait lahan-lahan yang dibutuhkan. Mau menggunakan enam jalur, masing-masing sisi tiga, atau dua jalur di masing-masing sisi. Tapi dari Pemkab berharap tiga jalur per masing-masing sisi di bawah flyover,” ujarnya.
Indi menjelaskan, skema enam jalur bukan sekadar soal menambah jumlah kendaraan yang dapat ditampung. Pada arah Surabaya menuju Sidoarjo, tiga jalur tersebut dapat melayani pergerakan kendaraan dengan tujuan berbeda.
Arus kendaraan dapat diarahkan untuk belok kiri menuju Sedati, belok kanan menuju Sukodono, maupun bergerak lurus ke arah Sidoarjo.
Dengan kondisi tersebut, jumlah lajur menjadi bagian penting dalam perhitungan kapasitas simpang dan pergerakan kendaraan setelah flyover beroperasi.
“Kalau empat jalur dengan masing-masing sisinya dua jalur artinya lahan Kereta Api yang terdampak memang lebih sedikit. Tapi secara lalu lintas memang lebih ideal menggunakan enam jalur,” jelas Indi.
Dengan demikian, pembahasan Flyover Gedangan kini mempertemukan tiga kebutuhan utama, yakni kapasitas lalu lintas, kebutuhan lahan, dan pengembangan jaringan kereta api.
Hingga kini, pilihan empat atau enam jalur masih dalam pembahasan. Pemkab Sidoarjo mendorong enam jalur dengan pertimbangan agar infrastruktur yang dibangun dapat mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas dalam beberapa dekade mendatang.
Penulis : Tom
Editor : Zainul Arifin
Komentar