SURABAYA, RadarBangsa.co.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6) malam. Pengukuhan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP.
Momentum pergantian pimpinan itu dimanfaatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperkuat kolaborasi dalam pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Penguatan sinergi dinilai penting guna menjaga akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Khofifah menegaskan, BPKP selama ini memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan akuntabel. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi terhadap berbagai kebijakan.
Menurutnya, pengukuhan kepala perwakilan baru bukan sekadar pergantian pejabat, melainkan menjadi bagian dari penguatan koordinasi antarlembaga. Kolaborasi yang semakin erat diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.
“Pengukuhan ini bukan sekadar pergantian kepemimpinan, tetapi menjadi momentum untuk semakin memperkuat kolaborasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” kata Khofifah.
Ia menyebut komunikasi dan interaksi yang terjalin antara pemerintah daerah, forum koordinasi pimpinan daerah, serta instansi vertikal merupakan modal penting dalam membangun sinergi yang lebih kuat. Hubungan tersebut dibutuhkan agar seluruh pihak dapat berjalan seiring dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing.
Menurut Khofifah, BPKP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui audit. Lembaga tersebut juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat penerapan prinsip good governance.
“BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance,” ujarnya.
Pendekatan yang dilakukan BPKP, kata Khofifah, mencakup aspek pencegahan, deteksi dini hingga respons terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kehadiran lembaga tersebut dinilai mampu memperkuat akuntabilitas pelaksanaan program prioritas yang dijalankan pemerintah.
Pemprov Jawa Timur juga mengapresiasi dukungan dan pendampingan yang selama ini diberikan BPKP RI dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan dinilai menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan yang lebih produktif.
“Kami sangat senang jika kami mendapatkan pendampingan, referensi dan rekomendasi. Sebetulnya kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi itu menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Khofifah berharap hubungan antara Pemprov Jawa Timur dan BPKP semakin produktif. Menurutnya, komunikasi yang kuat akan membantu penyusunan detail plan sebagai dasar perumusan kebijakan makro, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Selain menyambut Hasoloan Manalu, Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan penghargaan kepada Abul Chair yang sebelumnya memimpin BPKP Perwakilan Jawa Timur. Ia menilai kontribusi yang diberikan selama masa tugasnya telah mendukung berbagai capaian pembangunan di provinsi tersebut.
Khofifah optimistis pengalaman dan kapasitas yang dimiliki Hasoloan Manalu akan memperkuat sinergi antara BPKP dengan pemerintah daerah. Harapan itu disertai doa agar kepala perwakilan yang baru dapat menjalankan amanah dengan baik.
“Kita semua hadir memberikan penguatan doa dari tugas Bapak Hasoloan Manalu. Mudah-mudahan beliau dalam menjalankan tugas semua diberikan kemudahan, kesuksesan dan kekuatan untuk bisa melaksanakan semua mandat dengan baik. Selamat datang di bumi Majapahit,” terangnya.
Penguatan kolaborasi juga menjadi perhatian BPKP RI. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sally Salamah, berharap kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur semakin solid.
Menurut Sally, amanah yang diemban kepala perwakilan baru memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal berbagai program prioritas pemerintah. BPKP, kata dia, siap menjalankan peran sebagai mitra strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel.
“Hari ini adalah momentum pengingat kami untuk terus mengawal program prioritas Presiden. Untuk itu, kami siap menjadi mitra strategis mengawal tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Kepada Bapak Hasoloan, semoga beliau bisa beradaptasi memahami kearifan lokal di Jawa Timur dan membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Penguatan sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah diharapkan menjadi fondasi penting dalam menjaga akuntabilitas pembangunan. Kolaborasi tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar