PROBOLINGGO, RadarBangsa.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo menegaskan perang terhadap kemiskinan tidak boleh berhenti pada rapat koordinasi maupun penyusunan dokumen semata. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat dengan program yang berdampak langsung bagi masyarakat miskin.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Probolinggo Fahmi AHZ saat memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 di Ruang Argopuro Kantor Bupati Probolinggo, Selasa (9/6/2026).
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua TKPK Kabupaten Probolinggo, Fahmi menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak diukur dari banyaknya rapat maupun dokumen yang dihasilkan, melainkan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
“Saya tidak ingin rakor ini hanya menjadi kegiatan rutin yang selesai ketika notulen diumumkan. Selama masih ada warga miskin di Kabupaten Probolinggo, seluruh OPD memiliki kewajiban untuk ikut menyelesaikannya,” kata Fahmi.
Ia meminta setiap OPD menyusun rencana aksi yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala. Program yang dijalankan, kata dia, harus memiliki sasaran jelas, jumlah keluarga penerima manfaat, waktu pelaksanaan, hingga indikator keberhasilan yang konkret.
“Yang kita perlukan bukan daftar kegiatan, tetapi target dampak yang ingin dicapai. Siapa targetnya, berapa keluarga yang akan diintervensi, kapan dilaksanakan, serta apa indikator keberhasilannya harus jelas,” tegasnya.
Menurut Fahmi, transparansi pelaksanaan program juga menjadi faktor penting dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Karena itu, ia mendorong dibentuknya dashboard monitoring lintas OPD agar progres program dapat dipantau secara terbuka.
Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat mengetahui perangkat daerah yang sudah menjalankan program, besaran anggaran yang terserap, jumlah keluarga yang telah menerima intervensi, hingga hasil yang dicapai.
“Mulai hari ini kita harus bisa melihat siapa yang melakukan apa, berapa anggaran yang sudah berjalan dan apa hasil yang telah dicapai. Kegiatan yang menghabiskan anggaran tanpa dampak juga harus terlihat agar menjadi bahan evaluasi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Wabup Fahmi menekankan pentingnya penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama seluruh program penanggulangan kemiskinan. Ia tidak ingin persoalan ketidaksinkronan data kembali menjadi alasan lambatnya pelaksanaan program.
“Pemerintah pusat sudah menyediakan DTSEN dan itu harus menjadi sumber data utama. Kalau ada perbedaan, selesaikan melalui verifikasi lapangan,” jelasnya.
Tidak hanya berbasis data, intervensi program juga diminta lebih fokus pada wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi. Pendekatan kawasan dinilai lebih efektif dibandingkan penempatan program yang tidak merata.
“Jangan sampai satu desa mendapat lima program, sementara desa lainnya tidak mendapat apa-apa. Kita harus bekerja dengan pendekatan kawasan dan hasil yang terukur,” ungkapnya.
Fahmi juga mengingatkan agar program pengentasan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial. Menurutnya, peningkatan pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, sektor pertanian, perikanan, hingga pemanfaatan peluang ekonomi dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pelatihan saja tidak cukup. Pelatihan harus menghasilkan pekerjaan dan peningkatan pendapatan. UMKM harus naik kelas dan menghasilkan omzet. Program yang kita jalankan harus benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia memastikan pelaksanaan program tidak boleh mengalami keterlambatan. Pemantauan berkala terhadap perkembangan di setiap OPD akan terus dilakukan agar target pengurangan kemiskinan dapat tercapai.
“Yang kita kejar bukan banyaknya rapat dan dokumen, tetapi kemajuan nyata di lapangan. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah sejahteranya masyarakat. Kalau masyarakat sejahtera, berarti pemerintah berhasil,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Juwono Prasetijo Utomo mengungkapkan bahwa Pemkab Probolinggo telah mengalokasikan anggaran penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebesar Rp168.646.315.280.
Anggaran tersebut tersebar pada 23 perangkat daerah, 24 kecamatan serta 33 puskesmas di Kabupaten Probolinggo.
“Seluruh perangkat daerah harus memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo,” ujarnya.
Juwono menyebut target angka kemiskinan Kabupaten Probolinggo pada 2026 dipatok turun dari 16,31 persen menjadi 13,85 persen. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan pengurangan sekitar 29.771 jiwa penduduk miskin melalui berbagai program intervensi yang terintegrasi.
Menurutnya, tantangan tersebut cukup besar sehingga seluruh program harus berbasis data dan dilaksanakan secara terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ia menjelaskan, total anggaran tersebut terdiri dari belanja langsung sebesar Rp36,1 miliar, belanja tidak langsung Rp128,3 miliar dan belanja tambahan Rp4,1 miliar.
Ke depan, porsi belanja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat miskin akan terus diperkuat. Program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, perumahan layak huni hingga ketahanan pangan harus berjalan secara terpadu.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada data yang akurat. Pemutakhiran DTSEN harus terus dilakukan agar seluruh program tepat sasaran dan mampu mempercepat penurunan kemiskinan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Probolinggo turut memaparkan berbagai program dan strategi yang akan dijalankan guna mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.
“Penurunan angka kemiskinan harus menjadi tujuan bersama. Ukuran keberhasilan pemerintah adalah ketika masyarakat semakin sejahtera,” pungkas Fahmi.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar