SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – Bupati Sidoarjo Subandi meminta seluruh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kecamatan Sedati memperkuat sinergi dalam menjalankan pemerintahan desa. Menurutnya, pembangunan tidak akan berjalan cepat jika Kepala Desa dan BPD bekerja sendiri-sendiri.
Pesan tersebut disampaikan Subandi saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan BPD se-Kecamatan Sedati di Savana Hotel Malang, Jumat (25/9/2026) malam.
Subandi mengatakan Kepala Desa dan BPD memiliki fungsi berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keduanya harus menjadi mitra strategis agar program pembangunan tidak tersendat akibat persoalan koordinasi.
“Pemerintah Desa tidak bisa bekerja sendiri, harus ada mitra. Kepala Desa dan BPD adalah mitra pemerintahan. Untuk percepatan pembangunan, minimal kinerja BPD dan Kepala Desa ini betul-betul berjalan,” ujar Subandi.
Ia juga mengingatkan para Kepala Desa, terutama yang baru menjalankan amanah, agar tidak memandang pemerintahan desa hanya sebagai rutinitas administrasi. Pemahaman terhadap regulasi dinilai penting sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, mengelola anggaran, dan menjalankan pembangunan desa.
Tata kelola pemerintahan desa sendiri memiliki kerangka hukum yang terus berkembang. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengalami sejumlah perubahan, termasuk melalui UU Nomor 3 Tahun 2024.
Namun, Subandi meminta kepatuhan terhadap regulasi berjalan beriringan dengan kecepatan kerja. Ia mendorong jajaran kecamatan tidak hanya menunggu desa menyelesaikan persoalan administrasi, tetapi aktif melakukan pendampingan.
“Mulai hari ini road map perencanaannya diberikan. Ini sudah bulan sembilan, sudah triwulan tiga. Biar nanti perencanaan pada tahun 2027 tidak tertinggal dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tertinggal segera bisa dimasukkan,” katanya.
Subandi secara khusus meminta Camat, Sekretaris Kecamatan, dan Kasi Pemerintahan aktif mengawal proses perencanaan desa. Penyusunan APBDes maupun agenda pembangunan untuk 2027 harus disiapkan lebih awal agar tidak kembali menghadapi keterlambatan.
Menurut Subandi, percepatan perencanaan bukan hanya soal mengejar kelengkapan dokumen. Perencanaan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak langsung.
“Dengan komunikasi dan koordinasi yang bagus serta kita kudu gercep dalam menyelesaikan persoalan dan melayani masyarakat,” tegasnya.
Arah pembangunan Kecamatan Sedati juga menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Salah satunya kelanjutan betonisasi jalan Segoro Tambak menuju Tambak Cemandi hingga Kalanganyar.
Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan pengembangan akses kawasan pesisir Sedati. Penguatan akses tersebut diharapkan dapat membuka potensi ekonomi dan wisata masyarakat, termasuk pengembangan wisata mancing.
Subandi meminta Kepala Desa tidak berhenti pada urusan administrasi ketika menghadapi persoalan di lapangan. Pemerintah desa harus cepat berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo maupun instansi terkait ketika menemukan persoalan yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
“Saya kepingin PAD yang ada di Sidoarjo ini betul-betul berdampak langsung kepada pembangunan masyarakat. Saya ndak mau kakehan administrasi dan lainnya,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga hubungan kerja setelah dinamika politik desa berakhir. Kepala Desa dan BPD diminta kembali menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.
“Pilkades sudah selesai. Mari kita bangun harmonisasi bahwa BPD dan Kepala Desa betul-betul sejalan untuk membangun pemerintahan dan menyelesaikan visi dan misi Kepala Desa,” pesan Subandi.
Camat Sedati Dedi Kurniawan Wibowo mengatakan Bimtek tersebut menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Menurutnya, sinergi antara Kepala Desa, BPD, dan lembaga desa lainnya perlu terus diperkuat agar pembangunan di Kecamatan Sedati dapat berjalan lebih efektif.
“Bimtek ini menjadi bagian dari upaya untuk menyelaraskan tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sinergi dan keharmonisan antara Kepala Desa dengan BPD maupun lembaga lainnya perlu terus diperkuat,” kata Dedi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo M. Ainur Rohman, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo Probo Agus Sunarno, Anggota DPRD Sidoarjo M. Rafi Wibisono, Ketua Paguyuban BPD Sidoarjo Mulyono Wijayanto, serta jajaran Kecamatan Sedati.
Melalui Bimtek tersebut, Pemkab Sidoarjo mendorong perubahan pola kerja pemerintahan desa, mulai dari perencanaan yang lebih cepat, koordinasi yang lebih solid, pelayanan yang responsif hingga pembangunan yang benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
Penulis : Nul
Editor : Zainul Arifin
Komentar